DPRD Wonosobo: Gerakan Mayo Sekolah Harus Lebih Membumi
Komisi D DPRD Wonosobo bidang pendidikan dan kesra mendorong Dikpora untuk memaksimalkan pengawalan terhadap anak tidak sekolah di Wonosobo. Pasalnya hingga saat ini lama sekolah masih menjadi problem utama di kabupaten pegunungan ini.
“Kita dukung Gerakan Mayo sekolah. Namun, jangan hanya berhenti dilaunching atau seremonial saja. Gerakan ini harus benar-benar membumi dan menusuk hingga ke level akar rumput, sebab persoalan ada di sana,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Wonosobo, Ahmad Faizun.
Menurutnya, jika melihat data yang dipaparkan oleh Dikpora terkait jumlah anak usia sekolah yang bersedia kembali ke sekolah pada tahun ajaran ini, ternyata masih cukup rendah. Dari data 3.000 lebih dan data pasca verifikasi menjadi 2.500. Sedangkan kembali ke sekolah hanya 200 an. Jelas itu masih sangat sedikit.
Baca Lainnya :
- Mayo Sekolah Wujudkan 276 Anak Kembali Sekolah0
- Menggeliat, Program Mayo Sekolah Selamatkan Ratusan Anak Putus Sekolah0
- Program Mayo Sekolah Berhasil Rangkul 276 Anak Wonosobo Kembali Bersekola0
- Warta Daerah | Bhakti Sosial Ke Panti Asuhan Darul Hadlonah0
- Warta Daerah | Tidak Melanjutkan Pendidikan, 294 Anak Ikuti Gerakan Kembali Sekolah0
“Jika angka 270-an yang mau ke sekolah berarti masih perlu upaya yang lebih keras, sebab ini menyangkut nasib sumber daya manusia kedepan,” katanya.
Dijelaskan bahwa jajaran Komisi D DPRD tidak hanya diam. Namun, berupaya keras membantu pemerintah agar anak usai sekolah yang tidak bersekolah kembali bersekolah. Salah satunya mengajak pemerintah desa dan kecamatan untuk menyatukan persepsi dan gerakan dalam mendorong anak sekolah.
“Desa dan kecamatan harus bersatu. Pastikan anak usia sekolah tetap bersekolah. Berikan pemahaman kepada orang tua dan juga lingkungan dimana mereka tinggal,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dikpora Wonosobo, Tono Prihartono mengatakan, persoalan di bidang pendidikan terutama terkait dengan rata-rata lama sekolah yang baru pada angka 6,82 berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Salah satu subjek yang perlu diintervensi adalah Anak Tidak Bersekolah atau ATS. Mereka perlu didorong untuk kembali bersekolah.
“Melalui Visi “Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk melakukan penanganan ATS melalui Program Wonosobo Pintar yang diwujudkan dengan aksi Mayo Sekolah dengan fokus mengembalikan ATS kembali bersekolah,” katanya.
Menurutnya, berangkat dari 3.587 data ATS yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada bulan Maret 2022 menyerahkan data ATS kepada seluruh camat. Setelah itu melalui Kasi Kesejahteraan Sosial, bekerjasama dengan desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi dan validasi data tersebut dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah.
“Pada bulan Mei 2022, data telah kembali ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan diperoleh 2505 ATS dengan 694 anak bersedia kembali bersekolah,” ujarnya.
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan baik Formal dan Nonformal, serta Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan kembali bergerak untuk menyalurkan anak-anak tersebut ke satuan pendidikan. Dan diperoleh hasil sampai dengan Selasa 5 Juli 2022, 42 anak siap kembali bersekolah di satuan pendidikan formal. Dan, 234 anak akan kembali bersekolah di pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Anak-anak yang kembali bersekolah tersebut, akan didukung sepenuhnya melalui beasiswa Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tentu saja Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak dengan peran yang dimiliki dalam penanganan ATS bisa berkolaborasi untuk menuntaskan ATS yang berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo.