2505 Anak di Wonosobo Tidak Sekolah, Pemkab Bangkitkan Lagi Gairah Sekolah Melalui Program Mayo Seko
Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memvalidasi data jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang sebelumnya telah dirilis oleh Kemendikbud pada 2021 silam.
Hasilnya, tercatat di Kabupaten Wonosobo ada sebanyak 2505 Anak Tidak Sekolah (ATS).
"Terkait hal tersebut Pemkab berkomitmen untuk melakukan penanganan ATS melalui Program Wonosobo Pintar yang diwujudkan dengan aksi Mayo Sekolah dengan fokus mengentaskan ATS untuk kembali bersekolah," ungkap Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Wonosobo, Tono Prihatono saat launching gerakan Mayo Sekolah di Gedung Adipura pada Rabu, 7 Juli 2022.
Baca Lainnya :
- Gerakan Mayo Sekolah Ajak 276 Anak di Wonosobo Kembali Sekolah0
- DPRD Wonosobo: Gerakan Mayo Sekolah Harus Lebih Membumi0
- Mayo Sekolah Wujudkan 276 Anak Kembali Sekolah0
- Menggeliat, Program Mayo Sekolah Selamatkan Ratusan Anak Putus Sekolah0
- Program Mayo Sekolah Berhasil Rangkul 276 Anak Wonosobo Kembali Bersekola0
Tono menyebut, sebelumnya, menurut data dari Kemendikbud terdapat 3587 ATS, namun setelah dilakukan validasi tercatat 2505 ATS.
Kemudian dari jumlah tersebut, 694 anak menyatakan bersedia kembali bersekolah dan 276 diantaranya telah kembali bersekolah.
Tono menambahkan, berbagai kendala menjadi alasan anak putus atau tidak bersekolah diantaranya karena faktor ekonomi, pekerjaan, atau pernikahan.
"Kami berharap jumlah ATS akan terus berkurang seiring dengan upaya dari seluruh pihak terkait dalam memberikan edukasi dan sosialisasi serta pemberian beasiswa, sehingga memotivasi anak-anak untuk kembali bersekolah," tandasnya.
Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, mengungkapkan bahwa aksi Mayo Sekolah itu merupakan upaya membangkitkan kembali semangat anak-anak untuk mengenyam pendidikan.
Menurutnya pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.
Bupati menjelaskan terdapat korelasi antara anak putus sekolah dan anak tidak melanjutkan sekolah dengan angka kemiskinan daerah yang patut dijadikan prioritas utama untuk dientaskan.
"Harapan kami dengan bekerjasama dan gotong-royong akan mendorong serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus bersekolah, minimal melanjutkan sampai dengan Wajib Belajar 12 tahun," pungkasnya.